Lingkaran Aktivis

UPDATE SIDANG GUGATAN TERHADAP KAPOLRES MIMIKA: PEMERIKSAAN SAKSI (Timika, 6 Mei 2019) Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Sem Asso, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika, terhadap Kapolres Mimika dengan agenda pemeriksaan saksi digelar pagi hari ini di Pengadilan Negeri Kota Timika. Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme Masyarakat Adat Amungme (LEMASA), Nerius Katagame, dihadirkan oleh penasihat hukum Penggugat pada persidangan. Terungkap bahwa kediaman Sem Asso yang kemudian menjadi sekretariat KNPB adalah wilayah tanah adat Amungme, dan bukannya areal Freeport seperti yang diklaim oleh aparat kepolisian. Bahwa wilayah Mimika adalah milik suku Amungme dan suku Kamoro. Kontrak karya, peta areal konsesi, garis lintang dan bujur wilayah Freeport tidak pernah dikonsultasikan kepada orang Amungme. Kontrak karya pertama Freeport ditandatangani pada tahun 1967 oleh Soeharto tanpa orang Papua, sedangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) P...

Oleh: Cerpen Abed JALAN RAYAH PAPUA MERDEKA NABIRE PAPUA. *jalan merdeka.? jalan rayah, jalan merderka kota nabire papua sangat ironisnya hanya mengatas namakan jalan besar menjadi jalan papua merdeka. Inspirasi yang sangat jitualisme dan sangat loyalitas sebab ada akibat, tidak ada pertanyaan bagi setiap orang atau masyarakat MEPAGO untuk jalan rayah papua merdeka ini karenakan, 24 jam selalu otomatisme eksistensi naik turung ramai dan,  semua orang heppy. Hingga itu saya duduk di sampin jalan rayah papua berdeka nabire papua. Tiba-tiba ada 1 orang tua lewat depana mata saya lalu, saya panggil dan saya tanyakan dia hallo papak tua saya mau tanya ini io anak bagaimana, kata saya begini pak," jalan rayah papua berdeka ini kapan orang2 karismatik mereka mengatas namakan jalan rayah ini" kata papak tua dua, io anak jalan rayah papua merdeka nabire ini, termasuk saya kita menamakan jalan ini, jadi jalan rayah papua merdeka terus dan hingga hari ini masi ada berlaku mengata...

Oleh Vicktor Yeimo Tanggal 28 November 2015, Timor Leste akan merayakan hari Proklamasi kemerdekaanya ke-40, setelah mereka berjuang melepaskan diri dari kolonialisme Portugal dan Indonesia. Sementara, West Papua yang masih dijajah penguasa Indonesia akan memperingati hari manifesto politiknya yang ke 54, pada 1 Desember 2015. Timor Leste dan West Papua adalah dua wilayah yang dianeksasi oleh nafsu ekspansionisme Indonesia. Setelah Timor Leste berhasil mengusir kolonialisme Indonesia tahun 1999 melalui referendum, terbilang 16 tahun mereka membangun bangsa dan negaranya. Apa sebenarnya yang patus dipelajari, dimaknai dan diperjuangkan oleh bangsa Papua saat ini dari Timor Leste? Pertama, pengalaman perjuangan mengusir kolonial. Timor Leste memiliki nasionalisme ideologis yang menjadi roh bagi perjuangan melawan kolonialisme Indonesia. Itulah yang melandasi jiwa raga mereka dalam merebut kemerdekaannya. Itulah yang membuat mereka sulit dirayu dengan seribu satu program kolonialis...

West Papua News | Kamis 02 Mei 2019 | Pada Rabu,1 Mei 2019 KNPB Maybrat Adakan Aksi Demo Damai Memperingati Hari Aneksasi Papua Kedalam NKRI Di Ibu Kota Kabupaten Maybrat Papua Barat, Demo Damai Yang Di Mediasi Oleh Komite Nasional Papua Barat  (KNPB) Kemudia Masa Aksinya Di Hadang Oleh Aparat Gabungan TNI Dan POLRI, Masa Aksi Di Hadang Pada Dua Titik Antaranya; Titik Pertama Berada Di Ibu Kota Kabupaten Maybrat Mata Jalan Kampung Baho, Masa Aksi Dari Bagian Selatan Mencakup 5 Sektor Terdiri Dari sektor Kisor Raya, Awet Maim, Susumuk, Sabah, Dan Fuog Raya Dapat Hadang Di Tempat Yang Sama Di Yambau Pada Awal Pertama Kali 10 Desember 2018 Memperingati Hari HAM Sedunia. Komite Nasional Papua Barat Wilayah Maybrat Tidak Akan Mundur Satu Langkah Pun Sesuai Dengan Visi KNPB Tatap LAWAN Dan Mengusir Penjajahan Kolonial Indonesia Yang Harus Angkat Kaki Dari Tanah West Papua Barat. Kemudian Ancaman Dari POLSEK AIFAT Kepada Kordinator Lapangan Adam Sorry Bahwa Dia Akan Di Kejar W...

"Pidato Walikota 1 Mey 2019 "Tidak Boleh Ada Negara Dalam Negara" Tagkapan Juru Bicara Internasional KNPB " Viktor Yeimo" atas Pernyataan Tomy mano "Tidak boleh ada negara dalam negara dan jangan lagi ada bendera selain Merah Putih," tegas Benhur Tommy Mano peringati 1 Mei kemarin. Sementara, dalam kekuasaan NKRI penduduk asli Port Numbay sudah minoritas (terancam musnah). Data Catatan Sipil 2015, orang asli Port Numbay yang ada di 14 Kampung hanya tersisa 10.723 (4%) dari total 491.000 (96%)  penduduk di kota Jayapura. Sementara Balai Bahasa Provinsi Papua menemukan Bahasa asli Port Numbay sedang diambang kepunahan. Belum terhitung berapa tanah adat yang tersisah. Ini realitas dalam NKRI. Jadi kalau para pemimpin tanah Bau O Bwuai, Hollandia, atau Numbay masih bela dan tahan NKRI, maka mereka harus menjamin 20 atau 30 tahun mendatang orang asli Bau O Bwuai masih ada dan berkuasa diatas tanahnya sendiri. Kondisi yang sama juga sedang terja...

West Papua News | Kamis 02 Mei 2019 | Pada Rabu,1 Mei 2019 KNPB Maybrat Adakan Aksi Demo Damai Memperingati Hari Aneksasi Papua Kedalam NKRI Di Ibu Kota Kabupaten Maybrat Papua Barat, Demo Damai Yang Di Mediasi Oleh Komite Nasional Papua Barat  (KNPB) Kemudia Masa Aksinya Di Hadang Oleh Aparat Gabungan TNI Dan POLRI, Masa Aksi Di Hadang Pada Dua Titik Antaranya; Titik Pertama Berada Di Ibu Kota Kabupaten Maybrat Mata Jalan Kampung Baho, Masa Aksi Dari Bagian Selatan Mencakup 5 Sektor Terdiri Dari sektor Kisor Raya, Awet Maim, Susumuk, Sabah, Dan Fuog Raya Dapat Hadang Di Tempat Yang Sama Di Yambau Pada Awal Pertama Kali 10 Desember 2018 Memperingati Hari HAM Sedunia. Komite Nasional Papua Barat Wilayah Maybrat Tidak Akan Mundur Satu Langkah Pun Sesuai Dengan Visi KNPB Tatap LAWAN Dan Mengusir Penjajahan Kolonial Indonesia Yang Harus Angkat Kaki Dari Tanah West Papua Barat. Kemudian Ancaman Dari POLSEK AIFAT Kepada Kordinator Lapangan Tuan Adam Sorry Bahwa Dia Akan Di Kejar...

Pesan Ketua KNPB Pusat, Tuan Yoka Agus Kossay. IRAMA PERJUANGAN PAPUA MERDEKA HARUS DI BANGUN DARI DALAM KELUAR, BUKAN DARI LUAR KEDALAM. West Papua | Kamis 02 Mei 2019 | Rabu 1 Mei 2019 Pukul 10 Waktu Papua Barat Aparat Keamanan TNI Kolonial Indonesia Secara Resmi Meresmikan Kantor Pos Koramil Distrik Heram Yang Selama Ini TNI Bangun Di Depan Asrama Uncen Unit VI Yang Merupakan Sekretariat KNPB Pusat, Dengan Demikian Ruang Bergerakan KNPB Semakin Bersempit, Sehingga Kami Harap Semua Diplomat OPM TPNPB Dan ULMWP Dorong Perjuangan Di Luar Negeri Sesuai Realita Penindasan Penguasa Kolonial Indonesia Terhadap Rakyat Papua Barat Jangan Kita Dorong Perjuangan Ikuti Saran Negara-Negara Pendukung Dengan Kondisi Perjuangan Di Luar Negeri, Karena Negara-Negara Pendukung Semua Juga Kepentingan Ekonomi Politik Di Papua Sehingga Yang Perlu Kita Ikuti, Ikuti Dan Padukan Dengan Kondisi Perjuangan Di Dalam Negeri Jangan Taruh Ukuran Perjuangan Itu Di Luar Negeri, Bila Kita Taruh Ukuran Perj...

Untuk Pilkada, sikap KNPB tegas: Menolak segala aktivitas politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, selama status politik Papua belum final dibawa hukum internasioal. Pilkada adalah alat paksa kekuasaan kolonial Indonesia dalam mencari legitimasi politik rakyat West Papua. Pilkada bukan kehendak politik rakyat Papua, tetapi kehendak politik penguasa kolonial Indonesia. Rakyat Papua yang sementara dipaksa masuk ikut serta dalam euforia Pilkada adalah korban dari propaganda dan janji-janji utopia dari penguasa kolonial Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa uang, kedudukan dan kehormatan dalam kekuasaan Indonesia hanyalah jalan pendek menuju kehancuran bangsa Papua. Tidak ada demokrasi yang sejati dalam Pilkada. Sebab, demokrasi dalam wilayah terjajah hanyalah milik kepentingan kolonialisme. Tidak dari, oleh dan untuk rakyat Papua. Sebab fakta kedaulatan Papua ada di tangan penguasa kolonial, bukan di tangan rakyat. Karenanya, kami sampaikan kepada rakyat Papua bahwa kita b...

(Jenewa, 13 Maret 2019) Isu Nduga dan buruknya kebebasan berekspresi Papua diangkat sebanyak tiga kali pada Debat Umum Item 4 tertanggal 13 Maret 2019 dan pada side-event tertanggal 7 Maret 2019 yang merupakan rangkaian dari Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40. Pada Debat Umum item 4, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat Victor Yeimo, menyampaikan bahwa orang Papua telah menjadi minoritas di tanah leluhurnya sendiri sejak aneksasi Indonesia pada 1969. “Kekayaan alam kami dicuri dari kami, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meskipun tanah kami adalah salah satu tanah yang terkaya sumber daya alamnya di dunia,” lanjutnya. Victor juga menegaskan bahwa tidak ada mekanisme yang bisa menjamin hak masyarakat adat termasuk hak atas penentuan nasib sendiri. “Kami orang Papua tidak boleh berbicara. Ketika kami bicara, aparat keamanan Indonesia menangkap kami. Ketika kami melakukan diskusi pub...