Skip to main content

Untuk Pilkada, sikap KNPB

Untuk Pilkada, sikap KNPB tegas:

Menolak segala aktivitas politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, selama status politik Papua belum final dibawa hukum internasioal.

Pilkada adalah alat paksa kekuasaan kolonial Indonesia dalam mencari legitimasi politik rakyat West Papua. Pilkada bukan kehendak politik rakyat Papua, tetapi kehendak politik penguasa kolonial Indonesia.

Rakyat Papua yang sementara dipaksa masuk ikut serta dalam euforia Pilkada adalah korban dari propaganda dan janji-janji utopia dari penguasa kolonial Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa uang, kedudukan dan kehormatan dalam kekuasaan Indonesia hanyalah jalan pendek menuju kehancuran bangsa Papua.

Tidak ada demokrasi yang sejati dalam Pilkada. Sebab, demokrasi dalam wilayah terjajah hanyalah milik kepentingan kolonialisme. Tidak dari, oleh dan untuk rakyat Papua. Sebab fakta kedaulatan Papua ada di tangan penguasa kolonial, bukan di tangan rakyat.

Karenanya, kami sampaikan kepada rakyat Papua bahwa kita bukanlah objek politik kolonialisme Indonesia. Kita adalah bangsa yang sedang memperjuangkan nasib politik, hukum dan demokrasi melalui hak penentuan nasib sendiri. Sebab Pepera 1969, tidak secara sah menempatkan kami selaku subjek hukum dan politik yang sah dalam negara Republik Indonesia.

Menyukseskan Pilkada sama sekali tidak akan merubah nasip politik dan demokrasi bangsa Papua dalam Indonesia. Nasib bangsa Papua ada di tangan rakyat yang sadar, bersatu dan lawan kolonialisme Indonesia tanpa kompromi.

Salam satu jiwa
One People One Soul One Destiny
Tanah air cinta sampai mati.

Victor Yeimo
Juru bicara internasional KNPB

Comments

Popular posts from this blog

LBH Jakarta Kecam Pembubaran Paksa Demo Aliansi Mahasiswa Papua FRI WEST PAPUA

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH Jakarta )  mengecam  keras  pembubaran paksa  dan penangkapan massa  demo   Aliansi Mahasiswa Papua  se-Jawa dan Bali oleh Polda Metro Jaya. Aksi unjuk rasa yang diadakan siang ini (1/12) ditujukan untuk mengapresiasikan identitas orang Papua yang dirayakan setiap tahun, tepatnya setiap tanggal 1 Desember. Unjuk rasa yang dilakoni sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali ini berujung ricuh ketika polisi membubarkan mereka secara paksa tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya membubarkan secara paksa, polisi juga menangkap beberapa pengunjuk rasa secara brutal. Diketahui tidak ada surat penangkapan sebelumnya, sehingga secara hukum penangkapan yang dilakukan polisi dianggap tidak sah. Massa yang ditangkap atau ditahan saat ini berjumlah 128 orang. Peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi. Hak atas kebebasan berpendapat di muka umum telah dilanggar oleh Aparat Penegak Hu...

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem _________________________________________________ Oleh: Constantinopel Ruhukail, Producer Majalah Fajar Merdeka dan Pro-Patria di bawah Kementerian Penerangan Pemerintahan Revolusi Sementara Republik Papua Barat(PRS-PB) - Markas Victoria - Nagasawa, Ormu Kecil,  1982. ________________________________________________ Di masa Belanda, Seth Jafet Rumkorem adalah seorang pegawai rendah Maskapai Penerbangan KLM yang beroperasi di Jepang. Ia bekerja di Maskapai ini setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di PMS KotaRaja, Abepura. Sebagai hasil dari New York Agreement, Indonesia resmi mengambil-alih Papua Barat dari kekuasaan Belanda pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia secara tergesa menggantikan nama wilayah Papua Barat dari Netherlands Nieuw Guinea menjadi Irian Barat, dan melantik Eliezer Jan Bonay sebagai Gubernur Irian Barat. Setelah Papua Barat diambil-alih oleh Pemerintah Rep...