Lingkaran Aktivis

Oleh: Veronica  Koman Mengingat masih ada kalangan anarko yang masih enggan mendukung gerakan pembebasan nasional West Papua karena menganggap ini adalah perjuangan statist, berikut ini adalah alasan-alasan mengapa anarkisme yang tidak mendukung gerakan ini justru inkonsisten dengan nilai-nilai anarkisme: 1. Anarki adalah tentang individu anti-otoritarian, juga tentang bagaimana kita manusia yang bebas menentukan nasib sendiri. Anarko yang membantu gerakan pembebasan nasional West Papua bukan sedang membantu West Papua menjadi negara sendiri, namun mendukung West Papua bisa menentukan nasib mereka sendiri: tetap terjajah atau berdiri sendiri. 2. Keresahan kaum anarko anti-statist bahwa ketika nanti "berdiri sendiri" berarti menjadi negara baru maka hal tersebut adalah bentuk penindasan baru tidak sepenuhnya salah maupun benar. Apabila ditarik dari sejarahnya, yang menciptakan batas-batas negara adalah kaum imperialis, masyarakat adat tidak mengenal itu. Kolonialism...

Update Hari ke 3 Pukul 03.07, 4 Mei 2019 Bunga solidaritas: "Saya ngerti, karena saya punya anak" Beralas aspal, bidang menukik ke bawah, di depan pagar Kemenristekdikti, sebagian kawan terlelap, memulihkan tenaga untuk melanjutkan aksi protes di bawah Tenda Perjuangan untuk Perubahan. Sementara itu, sebagian kawan lainnya begadang menjaga Tenda tetap aman. Meskipun hingga hari ini tidak ada respon dari Menristejdikti, tekad kawan-kawan pemuda-mahasiswa tak surut untuk mendesak tuntutan. Semangat menjadi-jadi,  karena kemarin berdatangan solidaritas untuk Tenda Perjuangan. Kemarin pagi,  baru saja matahari unjuk sinarnya, seorang ibu menghampiri Tenda membawa sekantong  berisi nasi uduk bungkus, kami menerima meski tidak ada dari kami yang mengenalnya. Siang harinya seorang kawan perempuan membawa sekantong roti. Tidak lama kemudian kawan perempuan lainnya membawa sekantong nasi bungkus. Menjelang senja, adalagi seorang kawan laki-laki membawa kompor p...

Radio New Zealand International (RNZI) Dewan HAM PBB diberi tahu ribuan orang Papua yang kehilangan tempat tinggal karena kekerasan 14 Maret 2019 Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mendengar bahwa setidaknya 2.000 orang Papua telah terlantar akibat meningkatnya kekerasan di Kabupaten Nduga Indonesia. Klaim tersebut merupakan bagian dari presentasi kepada Dewan HAM PBB oleh Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, pada hari Rabu di Jenewa. Juru bicara KNPB, Victor Yeimo, mengatakan pada Sesi ke-40 Dewan HAM PBB bahwa pasukan militer Indonesia di Nduga telah melanggar hak asasi manusia Papua. "Operasi gabungan militer dan polisi dimulai Desember lalu di wilayah Nduga, dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Lebih dari 2.000 orang telah menjadi pengungsi, rumah-rumah dibakar dan lebih dari 25 warga sipil tewas." Yeimo meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mendorong Indonesia agar mengizinkan kunjungan PBB ke Papua untuk menilai situasi. Media pemerintah Ind...

(Jenewa, 13 Maret 2019) Isu Nduga dan buruknya kebebasan berekspresi Papua diangkat sebanyak tiga kali pada Debat Umum Item 4 tertanggal 13 Maret 2019 dan pada side-event tertanggal 7 Maret 2019 yang merupakan rangkaian dari Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40. Pada Debat Umum item 4, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat Victor Yeimo, menyampaikan bahwa orang Papua telah menjadi minoritas di tanah leluhurnya sendiri sejak aneksasi Indonesia pada 1969. “Kekayaan alam kami dicuri dari kami, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meskipun tanah kami adalah salah satu tanah yang terkaya sumber daya alamnya di dunia,” lanjutnya. Victor juga menegaskan bahwa tidak ada mekanisme yang bisa menjamin hak masyarakat adat termasuk hak atas penentuan nasib sendiri. “Kami orang Papua tidak boleh berbicara. Ketika kami bicara, aparat keamanan Indonesia menangkap kami. Ketika kami melakukan diskusi pub...

Markas Pusat KOMNAS TPNPB menolak pernyataan Panglima Daerah Militer Indonesia di Papua, karena pernyataan Pimpinan Militer dan Polisi Indonesia di Papua merupakan menghibur public yang terutama keluarga Korban. Artinya Pimpinan Militer Indonesia skenariokan bahwa seakan-akan Militer Indonesia mampu tembak 10 Anggota TPNPB dan merebut kembali 7 Pucuk senjata, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Sikap Militer dan Polisi Indonesia di Papua ini menunjukan kepanikan Pimpinan Militer Indonesia, karena malu dihina masyarakat Indonesia akibat lebih banyak anggota MIliter terlatih menjadi korban; Baca Siaran Perss lengkap di bawah.. -------------------------------- Siaran Perss MARKAS PUSAT KOMNAS TPNPB PER 10 Maret 2019  ----------------- TPNPBNEWS: Laporan resmi Oleh Panglima KODAP III TPNPB Ndugama Bridgen Egianus Kogoya, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019. Dalam laporannya, Panglima KODAP III TPNPB Ndugama Mengeluarkan Pernyataan Resmi atas Penyerangan dan...

Dalam kondisi gerakan perjuangan rakyat Papua Barat beragam kondisi kelas penindasan yang terjadi di West Papua dan perlu untuk menyikapi, membadah dalam analisis yang sangat subjektif untuk mengungkapkan kondisi realitas yang ada. Maka, untuk mendiskusikannya, perdebatan, membutuhkan wawasan ide, materi dalam menganalisiskan tersebut; Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Biro Agitasi dan Propaganda Pusat akan mengagitasikan melalui online dan non-online dengan tema "Penindasan Rakyat Papua" Prekpektifnya mengarah pada, Mahasiswa, Buruh, Nelayan, Tani, Kaum Miskin Kota, Pedagang, Mama-Mama Pasar. Bagi siapa yang ingin mengrim tulisan silahkan melalui email: aliansimahasiswapapua@gmail.com Koran edisi kali ini terbagi dari dua rubrik besar: OPINI dan PUISI. 1. OPINI Ini kriteria penulisan Opini (Esai): - Max kata 1500 (3 lembar) minimal 800. - Ukuran huruf 11 dan jenis huruf Calibri. Dalam menulis Opini tersebut, tulisan yang akan kawan-kawan tuliskan tidak terlepas d...

Deklarasi FRI-West Papua: Ormas Reaksioner Demo di Depan Belasan massa Ormas reakasioner yang mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Jakarta beserta militernya melakukan orasi mimbar bebas di depan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, jln. Diponegoro 74, Jakarta Timur, (29/11). Kelompok Reaksioner ini berorasi Menolak Deklarasi Fron Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua), yang digelar melalui konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, (29/11). FRI-West Papua adalah front sebuah wadah Solidaritas dukungan penuh kepada Hak Penentuan Nasip Sendiri Bagi Bangsa Papua, yang dideklarasikan oleh Rakyat (pro demokrasi) indonesia dengan dalil ada Rakyat Indonesia yang melawan Kolonialisme NKRI kepada Bangsa Papua, dan mau mengatakan kepada rakyat Papua dan Dunia bahwa Mereka bukan bagian dari barisan Penjajah, dan ingin membebaskan diri dari Kolonialisme yang di lakukan atas-nama Rakyat Indonesia. Puluhan Polisi beserta Aksi Kelompok reaksioner yang berorasian soal ...

Oleh: Surya Anta (FRI west Papua) 1 Desember 2016 merupakan kali kedua saya di tangkap dan di represi saat aksi bersama-sama kawan-kawan West Papua. Kali pertama, saat berorasi di depan Istana Presiden, ketika aksi mendukung ILWP pada tanggal 11 Agustus 2011. Represi kali ini lebih menyakitkan, pukulan, tendangan dan pentungan bertubi-tubi menyasar terutama bagian kepala, ketimbang 5 tahun lalu. Ada cacian yang sama dari 2 kali penangkapan tersebut, yakni: “Penghianat Bangsa”. Coba bagaimana itu perwira menengah dan prajurit rendahan meneriaki kami (orang Indonesia) yang membela West Papua sebagai “Penghianat Bangsa”. Justru “Papa Minta Saham” itu lah pengkhianat bangsa. Pembunuh Theys Elluay itu lah pengkhianat bangsa. Para pembantai lebih dari 500.000 orang West Papua itu pengkhianat bangsa. Sementara Soeharto tidak kalian cap sebagai penghianat bangsa, padahal kurang lebih 2 juta orang mati karena dia. Freeport dia legitimasi kehadirannya di Papua meski belum ada undang-u...

'Aparat Gabungan TNI_POLRI Jayawijaya Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Camrade STEVEN PEYON [Sekretaris Umum KNPB] Wilayah Sorong Raya' Ini Sebuah Foto Penyiksaan Terhadap Sekum KNPB Sorong Raya. (Sumber: KNPB Sorong) Kronologi Aksi (FRI WEST-PAPUA Kolektif Kota Ambon : """""""""""""""""""""""" Ambon - Kampus Universitas Pati Mura (UMPATI) 19 Desember 2016, Rute Aksi Bertempat di depan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kampus A Jl . Ir . M .Putehena Poka Ambon. Pukul 10.22 Massa aksi sudah 2 orang yang datang, masa aksi mulai bertambah 3 orang lagi, jumlah masa aksi sudah 5 orang. Pukul 10.35 masa aksi masi menunggu propagandanya yang masih di photo kopi, aksi belum di mulai, suasana kampus di penuhi oleh mahasiswa. Pukul 10.40 ada kedatangan satu anggota kepolisian ke dalam kampus dengan seragam lengkap, patroli ke dalam kampus...

Oleh: Rudhy Pravda Kebatinan Dari Manusia Yang Sama : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269457450135556&id=100012139095631 Ibu Dan Bapak ku tak ada di negeri Malenisia Bangsa West-Papua, tetapi kebatinan yang terasa karena sama Senasib sejak lahir dari kandungan kerahiman manusia (Yang Takzim Cinta) menjadi manusia malang di tengah hiruk-pikuk lingkungan penuh Angkara murka. Darah yang merah penuh makna di caplok manusia (Soe) sejak lahir belum terpengangah memahami dunia yang terselimuti dari tirai penindasan hingga tau hati dan menjiwai kehidupan ini. Keluarga ku tidak ada di Bangsa WEST-PAPUA, yang di bunuh, di penjara, di jajah berpuluh tahun lamanya karena persoalan kehidupan yang keistemawaan tak dapat di tandingi oleh negeri INDONESIA. Perempuan sanak-famili, adik kandung bahkan sepupu pun mungkin tak ada di sana, tetapi kebatinan yang sama terasa peluh menderita akibat di raut mimpi perburuan dan pemerkosaan oleh serdadu bersenapan. Ini soal apa, tak ada...

Status Facebook: #Rhudy Pravda 19 Desember 2016 Bentuk Protes di lintangi penangkapan, HAM Berkalung SENAPAN Dan Kehancuran DEMOKRASI Bagi Rakyat Indonesia Dan West-Papua. FRI-WEST PAPUA 19 DESEMBER 2016 GELAR AKSI MENGUTUK TRI-KORA DAN MENUNTUT HAK PENENTUAN NASIB SENDIRI BAGI BANGSA WEST-PAPUA ADALAH SOLUSI DEMOKRATIS ! ★ Protests on 19 December 2016 were held in: Jayapura, Merauke, Nabire, Yogyakarta, Manado, Wamena, Jakarta, Sorong, Manokwari, Timika, Yahukimo, Bandung, Ternate, Ambon Total arrests: 528 Merauke: 126 people, all released. Nabire: 74 people, released except 12 people Yogyakarta: 38 people, all released Gorontalo: 34 people arrested Manado: 51 people, interrogated without any lawyer Wamena: 165 people arrested, 15 were released Jayapura: 40 people Jayapura: - Journalists were not allowed to cover near the Central KNPB HQ. - A journo’s motorbike was confiscated without any clear reason. - The Central KNPB HQ was vandalized - Beatings reported ...

Oleh: Rudhy Pravda   https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269427400138561&id=100012139095631 19 December 2016 Situasi :Mengambil hikmahnya hari ini : 1. Gerakan kita adalah gerakan kemanusiaan dan seharusnya solidaritas kita lebih tinggi nilainya dari kenasionalisme kita bersama. 2. Masa aksi yang kurang lebih 524 orang di tangkap dan bahkan ada yang di jaga-jaga oleh TNI-POLRI Sehingga mental perjuangan tidak bisa di bumikan hari ini, Masi ada waktunya untuk menggelar aksi pada hari-hari mendatang. 3. Hanya sebagian kecil LBH Dan Media dapat meliput aksi kita dan sebagian besar Media kebanyakan tidak bisa mempublikasikan karena di bawah naungan Negara Dan Penjagaan ketat oleh Aparatur TNI-POLRI Di ancam dan tidak di inginkan meliput tetapi kita masi punya waktu untuk menjahit kekuatan Aliansi Media Dan LBH Pro_Demokrasi. 4.PBB Meski sudah mengeluarkan Resolusi/sudah ada resolusi konsultan dewan politik dan HAM Tetapi belum tentu bisa menjadi ukuran Kemenanga...

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269164646831503&id=100012139095631 Ternate - 19 Desember 2016 Dini hari dalam Solidaritas FRI WEST-PAPUA : ASN: 19 desember 1961 Tri-Kora (tiga komando rakyat). Aksi Front Rakyat Indonesia - West Papua Maluku Utara Kolektif Kota Ternate pd tgl 19 desember 2016 Dengn issu "Lususkan Sejarah dan Berikan Demokrasi Seluas-luasnya serta Selesaikan Pelanggaran HAM di West Papua" Trikora 19 Desember 1961 dimana soekarno menggeluarkan Trikora di alun-alun utrara yogjakarta isi sebagai berikut : Isi Trikora sebagai berikut : 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang nyata soekarno menghasut rakyat indonesia untuk melakukan tindakan makar dibangsa West Papua malului operasi militer dan sipil sampai hingga kini west papua diisolas...

Ternate - 19 Desember 2016 Dini hari dalam Solidaritas FRI WEST-PAPUA : ASN: 19 desember 1961 Tri-Kora (tiga komando rakyat). Aksi Front Rakyat Indonesia - West Papua Maluku Utara Kolektif Kota Ternate pd tgl 19 desember 2016 Dengn issu "Lususkan Sejarah dan Berikan Demokrasi Seluas-luasnya serta Selesaikan Pelanggaran HAM di West Papua" Trikora 19 Desember 1961 dimana soekarno menggeluarkan Trikora di alun-alun utrara yogjakarta isi sebagai berikut : Isi Trikora sebagai berikut : 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang nyata soekarno menghasut rakyat indonesia untuk melakukan tindakan makar dibangsa West Papua malului operasi militer dan sipil sampai hingga kini west papua diisolasi oleh militer dan kapitalis, 1 Mei 1963 dimana Indonesia menduduki diwest papua secar...

West Papua Darurat kebebasan berekspresi, Papua makin disorot   Melalui Medsos, khusunya di Facebook, banyak hal yang seringkali di temukan; Khususnya Pembatasan Kebebasan berekspresi dan berserikat. Hal ini yang kemudian menjadi sorotan dari berbagai negara di dunia.  Terlepas dari laporan yang ada, tanggal 19/12/16. Seluruh rakyat Papua di Papua maupun di luar Papua, bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua peduli akan Hak Penentuan Nasib Sendiri, akan mengelar Aksi Nasional. Dengan agenda nasional hari manifesto politik Papua barat 1961 tepatnya tanggal, 1 Desember 1961 dan pencaplokan kekuasaan politik, 19 Desember, 1961 yang di kumandangkan oleh Ir. Soekarno Hatta atas hari Kemerdekaan Papua barat dan Mendorong ULMWP Menjadi Anggota Penuh MSG.  "Sehingga berdasarkan sikon yang ada, bahwa untuk saat ini kita bisa buat prediksi sendiri, bahwa apa kha besok akan ada penangkapan dan pemenjaraan besar-besaran atau kha tidak". Zeus. Sebagai laporan ...

17 December 2016 18:31 Pm. Facebook Kpo Prp Yogyakarta [Undangan Diskusi dan Konsolidasi] Salah satu semangat reformasi adalah mengembalikan fungsi militer ke barak atau demiliterisasi. Semangat tersebut tak lepas dari konteks politik masa orde baru yang mana kala itu Militer sangat hegemonik dalam mengatur jalannya kehidupan sosial politik di Indonesia. Namun kini, setelah hampir dua dekade reformasi berlalu, semangat tersebut mulai mengendor. Para militer hanya sebentar di barak, ia lalu kembali di tengah tengah rakyat. Atas nama Kedaulatan NKRI, mereka memukuli saudara saudara kita di Papua, atas nama Pancasila mereka membakar buku buku yang dianggap kiri, atas nama pembangunan mereka menggebuk para rakyat dan petani di Urut Sewu maupun di Sukabumi. Dan sebentar lagi mereka diberi panggung oleh kampus melalui BEM KM UGM untuk berbicara di depan mahasiswa tentang persoalan kebangsaan dan nasionalisme. Ada apa dengan kampus? Apa mereka kehilangan akal untuk mengajari ...

Pawer Parkop, Gubernur Ibukota NCD PNG Mendesak Negaranya untuk berbuat lebih banyak untuk Papua Barat  12 Desember 2016 Pemerintah telah didesak untuk berbuat lebih banyak tentang nasib orang Papua Barat dan untuk membantu mereka memperoleh keanggotaan penuh dari MSG. Gubernur Ibu Kota Nasional Port Moresby Powes Parkop membuat panggilan saat merayakan Hari Kemanusiaan Internasional dengan pengungsi Papua Barat di Vabukori di Distrik Ibu Kota Nasional, Sabtu. "Saya meminta orang-orang kami dan pemerintah kita untuk tidak meninggalkan orang-orang Papua Barat," katanya. "Marilah kita menjadi berani dan memungkinkan kebenaran moral untuk menang dengan membiarkan orang Papua Barat untuk keanggotaan penuh dari MSG." Perdana Menteri Peter O'Neill Mei mengatakan PNG khawatir tentang apa yang terjadi di Papua Barat dan menyatakan ini secara langsung kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Dia mengatakan orang Papua Barat disambut di PNG. ...

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH Jakarta )  mengecam  keras  pembubaran paksa  dan penangkapan massa  demo   Aliansi Mahasiswa Papua  se-Jawa dan Bali oleh Polda Metro Jaya. Aksi unjuk rasa yang diadakan siang ini (1/12) ditujukan untuk mengapresiasikan identitas orang Papua yang dirayakan setiap tahun, tepatnya setiap tanggal 1 Desember. Unjuk rasa yang dilakoni sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali ini berujung ricuh ketika polisi membubarkan mereka secara paksa tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya membubarkan secara paksa, polisi juga menangkap beberapa pengunjuk rasa secara brutal. Diketahui tidak ada surat penangkapan sebelumnya, sehingga secara hukum penangkapan yang dilakukan polisi dianggap tidak sah. Massa yang ditangkap atau ditahan saat ini berjumlah 128 orang. Peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi. Hak atas kebebasan berpendapat di muka umum telah dilanggar oleh Aparat Penegak Hu...