Lingkaran Aktivis

Oleh : Naftall Tipagau Utang Sukarno Melonjak Demi Merebut Papua Barat Dari Belanda Dan Freepot Deal Demi Melunasi Utang Luar Negeri West Papua | Minggu, 05 April 2019 | Sukarno Betapa Gelisah Selama Papua Barat Masih Dibawa Administrasi Belanda, Setelah Mendeklarasikan Tri Komando Rakyat, Sukarno Bertekad Merebut Wilayah Papua Dengan Jalan Apapun: Perang Atau Damai. “Trikomando Berarti Agar Supaya Kita Memasukkan Papua Barat Itu Kedalam Wilayah Kekuasaan Republik Indonesia Dengan Segala Jalan. Pegang Teguh Perkataan Ini: Dengan Segala Jalan!” Seru Sukarno Dalam Pidato “ Merebut Papua Barat Dengan Segala Jalan” Di Depan Mahasiswa Akademi Pembangunan Nasional Yogyakarta, 18 Maret 1962. Selama Merebut Papua Barat, Indonesia Mengalami Krisis Ekonomi Yang Cukup Parah. Indonesia Telah Menanggung Beban Ekonomi Akibat Menasionalisasi Perusahaan Belanda. Beban Indonesia Ini Semakin Berat Dengan Penumpukan Utang Lewat Pembelian Persenjataan Dari Uni Soviet, Demi Merebut Papua Dari ...

Puisi: Oleh Giyai Aleks KABAR BURUK DI BUMI PAILIT  Kabarkan padaku tentang semesta jati dirimu agar kata-kata ini tak melulu tentang ketamakan di saat wujud warna identitas luntur dan mengikis di antara laju waktu yang megalamoniak tunduk hanya tinggalkan puing-puing berserakan di persada Ceritakan padaku tentang derita panjangmu biar tawa ini terhenyak kaku dan malu sendiri ketika airmata-airmata di bumi pailit hilir ke hulu tiada terbendungi dalam hidup dan terus menetes rinai dari langit bangsamu Beritahu aku mengenai lukamu supaya suka cita ini tak terlanjur menipu pada perih memar yang tak kunjung terbalut saban hidup merintih di sayati tirani benggal melafas jiwa-jiwa terkunkung dalam nestapa Bisikkan di telingaku tentang sunyimu agar hingar bingar ini tak larut tanpa daya supaya kau tangguh pacuh mencari kehidupan walau tiap ruang di henkang sang predator menghekang tapak jejak dalam buntutan serdadu Sampaikan padaku tentang kehilanganmu biar...

Puisi:Oskar Gie KAMI AKAN BANGKIT Jika kami hidup kau adalah senjata yang tak mengenal HAM kau lebih suka membunuh dan menjarah tanah kami Jika kami sakit kau adalah jarum suntik yang tak mengenal pelayanan kau lebih suka dibayar ketimbang menyembuhkan Ketika kami mati kau adalah penindas pembunuh dan pencuri yang selalu mengingini tanah leluhur kami sedangkan nyawa kami tak ada harganya di matamu Tapi kami akan bangikit bersama dengan pemberontakan kami melawan penindasanmu layaknya keyakinan kami: "Papua Merdeka" ~ Oskar H. (Batavia, 07 Feb 2019)

(Jenewa, 13 Maret 2019) Isu Nduga dan buruknya kebebasan berekspresi Papua diangkat sebanyak tiga kali pada Debat Umum Item 4 tertanggal 13 Maret 2019 dan pada side-event tertanggal 7 Maret 2019 yang merupakan rangkaian dari Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-40. Pada Debat Umum item 4, juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat Victor Yeimo, menyampaikan bahwa orang Papua telah menjadi minoritas di tanah leluhurnya sendiri sejak aneksasi Indonesia pada 1969. “Kekayaan alam kami dicuri dari kami, sehingga kami menjadi yang termiskin dengan harapan hidup terendah di Indonesia, meskipun tanah kami adalah salah satu tanah yang terkaya sumber daya alamnya di dunia,” lanjutnya. Victor juga menegaskan bahwa tidak ada mekanisme yang bisa menjamin hak masyarakat adat termasuk hak atas penentuan nasib sendiri. “Kami orang Papua tidak boleh berbicara. Ketika kami bicara, aparat keamanan Indonesia menangkap kami. Ketika kami melakukan diskusi pub...

Markas Pusat KOMNAS TPNPB menolak pernyataan Panglima Daerah Militer Indonesia di Papua, karena pernyataan Pimpinan Militer dan Polisi Indonesia di Papua merupakan menghibur public yang terutama keluarga Korban. Artinya Pimpinan Militer Indonesia skenariokan bahwa seakan-akan Militer Indonesia mampu tembak 10 Anggota TPNPB dan merebut kembali 7 Pucuk senjata, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Sikap Militer dan Polisi Indonesia di Papua ini menunjukan kepanikan Pimpinan Militer Indonesia, karena malu dihina masyarakat Indonesia akibat lebih banyak anggota MIliter terlatih menjadi korban; Baca Siaran Perss lengkap di bawah.. -------------------------------- Siaran Perss MARKAS PUSAT KOMNAS TPNPB PER 10 Maret 2019  ----------------- TPNPBNEWS: Laporan resmi Oleh Panglima KODAP III TPNPB Ndugama Bridgen Egianus Kogoya, pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019. Dalam laporannya, Panglima KODAP III TPNPB Ndugama Mengeluarkan Pernyataan Resmi atas Penyerangan dan...

Dalam kondisi gerakan perjuangan rakyat Papua Barat beragam kondisi kelas penindasan yang terjadi di West Papua dan perlu untuk menyikapi, membadah dalam analisis yang sangat subjektif untuk mengungkapkan kondisi realitas yang ada. Maka, untuk mendiskusikannya, perdebatan, membutuhkan wawasan ide, materi dalam menganalisiskan tersebut; Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Biro Agitasi dan Propaganda Pusat akan mengagitasikan melalui online dan non-online dengan tema "Penindasan Rakyat Papua" Prekpektifnya mengarah pada, Mahasiswa, Buruh, Nelayan, Tani, Kaum Miskin Kota, Pedagang, Mama-Mama Pasar. Bagi siapa yang ingin mengrim tulisan silahkan melalui email: aliansimahasiswapapua@gmail.com Koran edisi kali ini terbagi dari dua rubrik besar: OPINI dan PUISI. 1. OPINI Ini kriteria penulisan Opini (Esai): - Max kata 1500 (3 lembar) minimal 800. - Ukuran huruf 11 dan jenis huruf Calibri. Dalam menulis Opini tersebut, tulisan yang akan kawan-kawan tuliskan tidak terlepas d...

Post: victor Yeimo Hanya satu agenda nasional bangsa Papua: Mobilisasi Umum Menuju MOGOK SIPIL NASIONAL (MSN) di teritori West Papua. Tanggalkan politik faksional, galang persatuan tanpa batas suku, agama, dan kelompok. Trada waktu untuk basa-basi, cengeng, egois, sentimen, kompetisi, saling jual dan bermusuhan sesama rakyat pejuang. Penindasan, pemusnahan, penghancuran tidak menunggu waktu mujizat untuk berhenti. Ini fakta yang sedang terjadi dalam kebisuan. Rakyat Pejuang, Pejuang Rakyat! Perjuangan ini milik seutuhnya rakyat West Papua. Rakyatlah yang harus menetukan sikap: Mati dalam bisu, atau bangkit melawan. Sebab kenikmatan dalam penguasa kolonial Indonesia adalah lagu penghibur di jalan tol menuju pemusnahan. Papua Merdeka ada di tangan rakyat Papua. Rakyatlah pejuang kemerdekaan. Bukan Negara-negara dan PBB diluar sana. Karena memang bukan mereka yang alami penindasan dari kekejaman. Mereka justru senang kalau tanah air West Papua dikuasai Indonesia demi exploitasi ...

Oleh Jhon Gobay Repulik Indonesia (Indonesia). Lima tahun kepemimpinan Bapak pembangunan infrastruktur dan investasi bagi pemodal (nasional dan Internasional) akan berakhir pada pertengahan 2019. Kini Indonesia sedang memperhatikan Gedung putih—Istana Negara—tentang, siapa kah Nakoda selanjutnya. Telah sampai di ujung timur, pulau Papua (West Papua), berita tentang duo jagoan yang akan beraduh dalam pertempuran pesta pemilihan peresiden untuk mengisi 5 tahun kursi istana. Apa kah Jokowi akan melanjutkan kisah heroiknya tentang modal dan pembangunan? Atau Prabowo di atas cerita tangan besih-nya yang berdarah-darah itu? Dua bakal calon itu tak ada bedanya bagi orang Papua. Rakyat West Papua tahu bahwa Pilpres 2019 adalah pemilihan presiden Republik Indonesia—dan itulah tradisi pesta politik praktis Indonesia yang dikenal rakyat West Papua sejak berada dibawa dominasi Indonesia. Jokowi dan Prabowo, dua bakal calon itu, siapa pun presiden nantinya, bagi orang Papua, adalah wajah In...

Oleh Nipson Murib Dimana ada pembrotakan disitu ada Masalah yang harus diselesaikan Karena pembrontakan diawali karena ketidak adilan, intimidasi, teror oleh penguasa Negara. Pemberontakan itu terjadi bukan dari salah satu orang atau dua orang tetapi, pemberontakan dilakukan oleh Terdidik, teratur yang memiliki pandangan yang luas. Arti kata pemberontak menurut KBBI adalah orang yang melawan atau menentang kekuasaan yang sah; pendurhaka; orang yang sifatnya suka memberontak (melawan); Dari arti kata Pemberontak diatas banyak Orang yang tidak mengerti Pemberontakan yang dilakukan oleh Anak-Anak Papua Yang di Hutan  Papua (OPM)  Maupun  Di Kota-kota Seperti;  Pendemo-pendemo (Aktifis),Pemalangan Kampus Dll. Tindakan Pemberontakan oleh anak-anak Papua ini, Dibenak Orang-orang Papua lain dan juga Non Papua Berpikir bahwa Anak-Anak Pengacau, Cari makan, bikin Macet Pembangunan, karena Pemberontakan itu sendiri diartikan dari singkat kata Melakukan kekerasan Atau o...

Operasi di Nduga itu sebuah proyek pembantaian manusia dibawa rezim kolonial Indonesia. TNI, Polri, TPNPB, dan Warga Sipil Papua/non Papua adalah manusia yang diadu kolonial untuk mati demi kepentingan ekonomi politik penguasa. Kalau saja Indonesia beradab (bukan biadab), pasti selesaikan pangkal konflik politik Papua dengan cara humanis. Bukan dengan pendekatan pembangunan yang bias pendatang, perusahaan dan militer. Jakarta terus menolak penuntasan damai konflik Papua. Itu artinya mengijinkan korban kematian manusia tiada henti oleh negara berpancasila, ber-UUD yang sementara bernafsu untuk menjadi anggota HAM PBB. Mengirim ribuan militer untuk Operasi tumpas di Nduga itu tidak akan menumpas ideologi dan nasionalisme orang Papua untuk merdeka. Mengapa? Ideologi dan nasionalisme itu bukan hanya milik segelintir orang Nduga, atau TPNPB yang angkat senjata demi kemerdekaan Papua. Ia milik seluruh orang Papua. Sudah tertanam dalam sanubari orang Papua. Jadi silahkan bantai se...

Kepada kamerad--kaum muda-mahasiswa yang adalah bagian dari rakyat (West Papua) Pejuang--yang sedang berada di garis perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat. Di Periode Eksploitasian Kapitalisme yang semakin ganas ini telah-sedang menunjukan situasi yang krusial, bersama genjang-genjot dengan tindakan kolonisasi di muka bumi ini, West Papua. Periode kolonisasi West Papua iyalah dimana situasi tidak hanya eksploitasian komoditi dan akumulasi kapital, juga membentuk nalar dan watak manusia dengan mengendalikan alat kontrol pikiran. Manusia Papua, khususnya Intelektual, semakin apatis terhadap keberadaan sosial rakyat Papua. Proses dehumanisasi dan depopulasi manusia beserta pengendalian pikiran manusia yang terkontrol dalam struktur sistim penindasan yang tersistematis. Kita tahu bersama bahwa, Indonesia, Negara dengan Infrastruktur dan Suprastruktur menindas rakyat di Nusantara ini. Sistim Negara yang terpusat di Jakarta; dengan Parlementer dan Undang-Undang yang digarap sesuai ...

Masih tentang dehumanisasi, . Pada kasus Lukas Enembe dan Pemuda Korban Penyiksaan dengan Ular, selain diskriminasi rasial oleh kolonial, berlaku juga diskiminasi sosial. Dilakukan orang Papua yang bersolidaritas berdasarkan kategori sosial. Kalau Lukas Enembe itu seorang pemuda biasa yang dililiti ular/disiska  oleh Polisi; atau kalau LE itu salah satu warga Nduga yang disiksa, lari mengungsi, atau mati terkapar peluru kolonial (seperti Pdt.Gemin Nirigi di Mapnduma), akankah ada solidaritas ribuan rakyat duduki kantor Gubernur Papua? Disinilah berlaku dehumanisasi -diskriminasi sosial. Ini penyakit warisan kapitalis-kolonial yang hinggapi ruang kesadaran manusia Papua. Kapitalisme adalah aktor yang mengkategorikan manusia berdasarkan kelas sosial. Hegemoni kapitalis itu pintar "memanusiakan" kelas penguasa/penindas, dan "membinatangkan" kelas tertindas. Mahluk ini bisa buat kita membela kejahatan seperti slogan "NKRI harga mati", dan membunuh kebenar...

Masih tentang dehumanisasi, manusia anggap manusia lain tidak setara. Pada kasus Lukas Enembe dan Pemuda Korban Penyiksaan dengan Ular, selain diskriminasi rasial oleh kolonial, berlaku juga diskiminasi sosial. Dilakukan orang Papua yang bersolidaritas berdasarkan kategori sosial. Kalau Lukas Enembe itu seorang pemuda biasa yang dililiti ular/disiska  oleh Polisi; atau kalau LE itu salah satu warga Nduga yang disiksa, lari mengungsi, atau mati terkapar peluru kolonial (seperti Pdt.Gemin Nirigi di Mapnduma), akankah ada solidaritas ribuan rakyat duduki kantor Gubernur Papua? Disinilah berlaku dehumanisasi -diskriminasi sosial. Ini penyakit warisan kapitalis-kolonial yang hinggapi ruang kesadaran manusia Papua. Kapitalisme adalah aktor yang mengkategorikan manusia berdasarkan kelas sosial. Hegemoni kapitalis itu pintar "memanusiakan" kelas penguasa/penindas, dan "membinatangkan" kelas tertindas. Mahluk ini bisa buat kita membela kejahatan seperti slogan "NKR...

Minggu, 15 Januari 2017  Aroch Sumber :Militan Indonesia Perjuangan kelas buruh membutuhkan landasan teori revolusioner yang tepat. Dengan melihat berbagai pengalaman dari perjuangannya banyak hal mendasar yang memerlukan kajian-kajian tersendiri, di antaranya bahwa perspektif perjuangan buruh bukan sekedar pengetahuan tentang menjalankan aksi untuk memenangkan tuntutan hak normatif. Perjuangan kelas buruh harus memiliki perspektif menumbangkan kapitalisme dan mendirikan negara buruh, dan setiap perjuangan untuk tuntutan sehari-hari atau normatif dilakukan dengan mempertimbangkan gol akhir tersebut. Banyak pengalaman dari perjuangan buruh menemui kegagalan karena tanpa dilandasi sebuah teori yang kuat dan tepat. Berbicara teori di sini tidak lepas dari dua kategori yang berinteraksi secara langsung pada perjuangan kelas buruh. Pertama pemahaman teori hukum perburuhan yang umumnya berimplikasi pada keberhasilan perjuangan normatif. Kedua, teori perspektif atau ideologi perjuan...

Pentingnya Mempelajari Teori Bagi Buruh serta Tantangannya Minggu, 15 Januari 2017  Aroch Perjuangan kelas buruh membutuhkan landasan teori revolusioner yang tepat. Dengan melihat berbagai pengalaman dari perjuangannya banyak hal mendasar yang memerlukan kajian-kajian tersendiri, di antaranya bahwa perspektif perjuangan buruh bukan sekedar pengetahuan tentang menjalankan aksi untuk memenangkan tuntutan hak normatif. Perjuangan kelas buruh harus memiliki perspektif menumbangkan kapitalisme dan mendirikan negara buruh, dan setiap perjuangan untuk tuntutan sehari-hari atau normatif dilakukan dengan mempertimbangkan gol akhir tersebut. Banyak pengalaman dari perjuangan buruh menemui kegagalan karena tanpa dilandasi sebuah teori yang kuat dan tepat. Berbicara teori di sini tidak lepas dari dua kategori yang berinteraksi secara langsung pada perjuangan kelas buruh. Pertama pemahaman teori hukum perburuhan yang umumnya berimplikasi pada keberhasilan perjuangan normatif. Kedua, teo...

Perang Kosmik Pilkada DKI di Pulau Melati Sabtu, 28 Januari 2017  Pandu Jakasurya Pilkada DKI 2017Dalam Bharatayudha Jayabinangun, dua pihak berhadap-hadapan. Pandawa kontra Kurawa. Yang haq berhadapan dengan yang bathil. Perang kosmis, yang bertujuan membersihkan dunia dari kejahatan, sekaligus mendatangkan ganjaran mulia bagi kaum penjunjung tinggi kebenaran. Syahdan, Kurawa binasa, Pandawa sentosa. Yang luput dari perhatian, jutaan orang dari kedua belah pihak tenggelam dalam lautan darah. Redemptive violence, kekerasan yang konon berdaya penebusan, lazimnya mengorbankan wong cilik sebagai  pion-pion tak bernama. Di negeri yang pernah disanjung para penyair sebagai “pulau melati pujaan bangsa,” rakyatnya sedang disuguhi pertarungan di antara faksi-faksi kelas borjuis. Dengan aneka kepentingan, faksi-faksi tersebut berhimpun di sekitar dua kubu yang saling berhadapan. Kubu yang satu mengklaim diri sebagai yang haq dan menuding yang lain sebagai yang bathil, vice ...

TUTUNTAN AKSI Gempar Papua Manokwari pada kamis 17/11/2016 1. Pemerintah Pusat dan daerah harus transparan terhadap setiap perjajian perusahaan dan pemerintah kepada masyarakat. 2. Menutup setiap perusahaan-perusahaan nasional dan asing yang tidak memenuhi stadar operasi di Papua. 3. Membentuk tim investigasi berdasarkan laporan masyarakat adat yang merasakan dampak buruk hingga kekerasan dari pihak perusahaan di wilayah adat mereka. 5. Menindak tegas aparat keamanan TNI/POLRI yang melaukan kekerasan kepada masyaratak pemilik tanah di wilayah-wilayah perusahaan. 6. Menghilangkan streotipe hingga stigmatisasi “OPM” kepada masyarakat adat Papua. Agar setiap persoalan persengketaan tanah adat dapat dilihat secara objektif dengan keberpihakan kepada masyarakat adat Papua. 7. pentingnya pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat adat tentang apa yang menjadi hak mereka, dan yang dijamin dalam konstitusi serta berbagai peraturan nasional dan internasional, juga be...

Deklarasi FRI-West Papua: Ormas Reaksioner Demo di Depan Belasan massa Ormas reakasioner yang mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Jakarta beserta militernya melakukan orasi mimbar bebas di depan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, jln. Diponegoro 74, Jakarta Timur, (29/11). Kelompok Reaksioner ini berorasi Menolak Deklarasi Fron Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua), yang digelar melalui konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, (29/11). FRI-West Papua adalah front sebuah wadah Solidaritas dukungan penuh kepada Hak Penentuan Nasip Sendiri Bagi Bangsa Papua, yang dideklarasikan oleh Rakyat (pro demokrasi) indonesia dengan dalil ada Rakyat Indonesia yang melawan Kolonialisme NKRI kepada Bangsa Papua, dan mau mengatakan kepada rakyat Papua dan Dunia bahwa Mereka bukan bagian dari barisan Penjajah, dan ingin membebaskan diri dari Kolonialisme yang di lakukan atas-nama Rakyat Indonesia. Puluhan Polisi beserta Aksi Kelompok reaksioner yang berorasian soal ...

Oleh: Surya Anta (FRI west Papua) 1 Desember 2016 merupakan kali kedua saya di tangkap dan di represi saat aksi bersama-sama kawan-kawan West Papua. Kali pertama, saat berorasi di depan Istana Presiden, ketika aksi mendukung ILWP pada tanggal 11 Agustus 2011. Represi kali ini lebih menyakitkan, pukulan, tendangan dan pentungan bertubi-tubi menyasar terutama bagian kepala, ketimbang 5 tahun lalu. Ada cacian yang sama dari 2 kali penangkapan tersebut, yakni: “Penghianat Bangsa”. Coba bagaimana itu perwira menengah dan prajurit rendahan meneriaki kami (orang Indonesia) yang membela West Papua sebagai “Penghianat Bangsa”. Justru “Papa Minta Saham” itu lah pengkhianat bangsa. Pembunuh Theys Elluay itu lah pengkhianat bangsa. Para pembantai lebih dari 500.000 orang West Papua itu pengkhianat bangsa. Sementara Soeharto tidak kalian cap sebagai penghianat bangsa, padahal kurang lebih 2 juta orang mati karena dia. Freeport dia legitimasi kehadirannya di Papua meski belum ada undang-u...

Pemerintah Segera Selesaikan Laporan UPR 2017Rabu, 14 Desember 2016 | 15:15 WIB     JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah merampungkan penyusunan laporan Universal Periodic Review (UPR) yang akan diberikan kepada Dewan HAM PBB pada 2017 mendatang. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan, penyusunan laporan itu hampir selesai. "Ini sebenarnya laporan kami sudah hampir jadi. Sudah 80 persen, karena kami harus menyerahkannya bulan Februari 2017," ujar Dicky, dalam acara 'Konsultasi Nasional Penyusunan Laporan Universal Periodic Review dan Konvensi HAM Internasional' di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (14/12/2016). Dicky menuturkan, laporan UPR yang akan diserahkan pemerintah berisi tanggapan, tantangan, serta tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi UPR yang diberikan pada 2012 silam. Laporan UPR itu akan membahas 14 isu persoalan HAM yang terjadi di Indonesia. Persoalan itu, di antaranya r...