Skip to main content

Surya Anta (FRI west Papua)

Oleh: Surya Anta (FRI west Papua)

1 Desember 2016 merupakan kali kedua saya di tangkap dan di represi saat aksi bersama-sama kawan-kawan West Papua. Kali pertama, saat berorasi di depan Istana Presiden, ketika aksi mendukung ILWP pada tanggal 11 Agustus 2011.

Represi kali ini lebih menyakitkan, pukulan, tendangan dan pentungan bertubi-tubi menyasar terutama bagian kepala, ketimbang 5 tahun lalu.

Ada cacian yang sama dari 2 kali penangkapan tersebut, yakni: “Penghianat Bangsa”.

Coba bagaimana itu perwira menengah dan prajurit rendahan meneriaki kami (orang Indonesia) yang membela West Papua sebagai “Penghianat Bangsa”.

Justru “Papa Minta Saham” itu lah pengkhianat bangsa. Pembunuh Theys Elluay itu lah pengkhianat bangsa. Para pembantai lebih dari 500.000 orang West Papua itu pengkhianat bangsa. Sementara Soeharto tidak kalian cap sebagai penghianat bangsa, padahal kurang lebih 2 juta orang mati karena dia. Freeport dia legitimasi kehadirannya di Papua meski belum ada undang-undangnya lewat Kontrak Karya 1967. Prabowo yang di duga menculik aktivis dan melenyapkan beberapa diantaranya, serta mengakibatkan banyak orang meninggal di Timor Leste kalian dukung jadi calon Presiden. Koruptor yang bergelimang kekayaan di atas kemiskinan rakyat jelata kalian biarkan. Bah!
Oleh: Surya Anta( FRI west Papua)

Tahu kah kalian, kita berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Bahasa yang tak sama. Bahkan ras pun diantaranya berbeda.

Kebangsaan kita lahir karena melawan kolonialisme, melawan imperialisme, melawan fasisme dan melawan rasisme. Tanpa itu semua, tak ada kebangsaan Indonesia.

Pembangunan karakter kebangsaan yang adil, demokratis, setara, anti penindasan itu lah yang hendak kami luruskan dan perluas.

Sederhana, tidak ada yang istimewa, mendukung hak penentuan nasib sendiri untuk West Papua merupakan kewajiban kami menjalankan tugas-tugas demokratik sebagai orang kiri.

Dan seharusnya tugas ini dijalankan sepenuh hati oleh orang-orang yang mendaku dirinya sebagai demokratik. Tapi sayang, masih banyak yang demokratik setengah hati. Serta tak sedikit pula orang kiri yang kurang demokratik.

Bagi kami bersolidaritas terhadap West Papua memberikan pelajaran yakni membangkitkan keberanian melawan ketakutan serta pengorbanan yang begitu besar bagi perjuangan. Sesuatu yang bisa jadi semakin surut dalam gerakan kita. Sehingga seharusnya kami lah yang mengucapkan Terima Kasih.

Comments

Popular posts from this blog

KRONOLOGI LENGKAP MEY DAY Dan 56 Tahun Aneksasi West Papua

Sumber: Grup Facebook (Koran Kejora) Yogyakarta (1/5) Penghadangan, Represi, Pemukulan, dan Perusakan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Yogya karta terhadap massa aksi KAMRAT (Komite Aksi Mayday untuk Rakyat) dalam memperingati Hari Buruh Internasional dan 56 Tahun Aneksasi West Papua. Pukul 07.00 WIB, massa aksi berkumpul di titik kumpul (Asrama Kamasan) mempersiapkan perlengkapan aksi. Pukul 09.45 WIB, Massa Aksi bersiap, berbaris keluar Kamasan, Long March menuju Titik Nol KM. Pukul 10.00 WIB, Kapolresta Yogyakarta, Armaini, menghalangi massa aksi bergerak ke Titik Nol, dengan alasan ada massa tandingan dari ormas Paksi Katon dan FJR. Kapolres bersikeras agar Massa Aksi KAMRAT berpindah lokasi aksi. Pukul 10.10 WIB, Negosiator, Korlap Aksi dan pendamping hukum dari LBH Yogyakarta melakukan perundingan dengan Kapolres agar Massa Aksi tetap bisa bergerak menuju Titik Nol KM. Pukul 11.00 WIB, Perundingan berjalan alot dan akhirnya massa aksi berkompromi dan akan be...

Yogyakarta–1 Mei 2019. Aliansi yang tergabung dalam Komite aksi Mayday untuk Rakyat (KAMRAT

Yogyakarta–1 Mei 2019. Aliansi yang tergabung dalam Komite aksi Mayday untuk Rakyat (KAMRAT) hidadang oleh aparatur kepolisian Yogyakarta. Dampak dari prmblokadean jalan yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengakibatkan aktivitas warga peguna jalan Kusuma Negara Yogyakarta terganggu. Awalnya, massa aksi hendak melakukan aksi damai dalam bentuk long-march menuju titik Nol (0) Km, sesuai degan surat pemberitahuan aksi yang di berikan kepada pihak kepolisian pada tgl 29 Mei. Anehnya aksi yang baru dimulai lansung dihadang degan alasan titik nol rawan?. Padahal, selain Aliansi kamrade, ada beberapa Aliansi lain yang juga melakukan aksi dalam memeprugati hari buruh Internasional di Titik nol Km. Artinya, jelas bahwa, aparat kepolisian yang Rasis, berdiri sebagai garis depan untuk untuk melindungi kepentingan elit politik borjuasi nasional yang selama ini menindas dan penjajah rakyatnya sendiri. Selain rakyat yang menjadi korban, kepolisian dgn jelas menghancurkan Konstitusi (Pa...