Skip to main content

Operasi di Nduga itu sebuah proyek pembantaian manusia


Operasi di Nduga itu sebuah proyek pembantaian manusia dibawa rezim kolonial Indonesia. TNI, Polri, TPNPB, dan Warga Sipil Papua/non Papua adalah manusia yang diadu kolonial untuk mati demi kepentingan ekonomi politik penguasa.

Kalau saja Indonesia beradab (bukan biadab), pasti selesaikan pangkal konflik politik Papua dengan cara humanis. Bukan dengan pendekatan pembangunan yang bias pendatang, perusahaan dan militer.

Jakarta terus menolak penuntasan damai konflik Papua. Itu artinya mengijinkan korban kematian manusia tiada henti oleh negara berpancasila, ber-UUD yang sementara bernafsu untuk menjadi anggota HAM PBB.

Mengirim ribuan militer untuk Operasi tumpas di Nduga itu tidak akan menumpas ideologi dan nasionalisme orang Papua untuk merdeka. Mengapa?

Ideologi dan nasionalisme itu bukan hanya milik segelintir orang Nduga, atau TPNPB yang angkat senjata demi kemerdekaan Papua. Ia milik seluruh orang Papua. Sudah tertanam dalam sanubari orang Papua. Jadi silahkan bantai seluruh orang Papua yang mau merdeka.

Jalan Trans Papua, Tol Papua, Rel Kereta, diatas laut atau udara pun tidak akan bisa membeli dan memberangus keyakinan dan tekad orang Papua pada jalan perjuangan kemerdekaan.

Karena Indonesia telah meyakinkan Papua dengan sendirinya bahwa tiada harapan jaminan hidup masa depan bangsa Papua dalam Indonesia.

Comments

Popular posts from this blog

LBH Jakarta Kecam Pembubaran Paksa Demo Aliansi Mahasiswa Papua FRI WEST PAPUA

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH Jakarta )  mengecam  keras  pembubaran paksa  dan penangkapan massa  demo   Aliansi Mahasiswa Papua  se-Jawa dan Bali oleh Polda Metro Jaya. Aksi unjuk rasa yang diadakan siang ini (1/12) ditujukan untuk mengapresiasikan identitas orang Papua yang dirayakan setiap tahun, tepatnya setiap tanggal 1 Desember. Unjuk rasa yang dilakoni sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali ini berujung ricuh ketika polisi membubarkan mereka secara paksa tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya membubarkan secara paksa, polisi juga menangkap beberapa pengunjuk rasa secara brutal. Diketahui tidak ada surat penangkapan sebelumnya, sehingga secara hukum penangkapan yang dilakukan polisi dianggap tidak sah. Massa yang ditangkap atau ditahan saat ini berjumlah 128 orang. Peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi. Hak atas kebebasan berpendapat di muka umum telah dilanggar oleh Aparat Penegak Hu...

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem _________________________________________________ Oleh: Constantinopel Ruhukail, Producer Majalah Fajar Merdeka dan Pro-Patria di bawah Kementerian Penerangan Pemerintahan Revolusi Sementara Republik Papua Barat(PRS-PB) - Markas Victoria - Nagasawa, Ormu Kecil,  1982. ________________________________________________ Di masa Belanda, Seth Jafet Rumkorem adalah seorang pegawai rendah Maskapai Penerbangan KLM yang beroperasi di Jepang. Ia bekerja di Maskapai ini setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di PMS KotaRaja, Abepura. Sebagai hasil dari New York Agreement, Indonesia resmi mengambil-alih Papua Barat dari kekuasaan Belanda pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia secara tergesa menggantikan nama wilayah Papua Barat dari Netherlands Nieuw Guinea menjadi Irian Barat, dan melantik Eliezer Jan Bonay sebagai Gubernur Irian Barat. Setelah Papua Barat diambil-alih oleh Pemerintah Rep...