Deklarasi FRI-West Papua: Ormas Reaksioner Demo di Depan

Belasan massa Ormas reakasioner yang mengatasnamakan mahasiswa dan masyarakat Jakarta beserta militernya melakukan orasi mimbar bebas di depan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, jln. Diponegoro 74, Jakarta Timur, (29/11).

Kelompok Reaksioner ini berorasi Menolak Deklarasi Fron Rakyat Indonesia Untuk West Papua (FRI-West Papua), yang digelar melalui konfrensi pers di Kantor LBH Jakarta, (29/11).

FRI-West Papua adalah front sebuah wadah Solidaritas dukungan penuh kepada Hak Penentuan Nasip Sendiri Bagi Bangsa Papua, yang dideklarasikan oleh Rakyat (pro demokrasi) indonesia dengan dalil ada Rakyat Indonesia yang melawan Kolonialisme NKRI kepada Bangsa Papua, dan mau mengatakan kepada rakyat Papua dan Dunia bahwa Mereka bukan bagian dari barisan Penjajah, dan ingin membebaskan diri dari Kolonialisme yang di lakukan atas-nama Rakyat Indonesia.

Puluhan Polisi beserta Aksi Kelompok reaksioner yang berorasian soal NKRI Harga mati ini, sejak pagi semakin banyak di depan kantor LBH, hingga konfrensi pers Deklarasian usai pun masih bergantian orasi.

Deklarasi Front yang telah di hadiri/liput oleh puluhan media online dan cetak, telah usai pada pukul 12.00 dengan di bacakannya Statement oleh Juru Bicara FRI-West Papua, Kamerad Surya Anta. (Jhe-G)

Comments

LBH Jakarta Kecam Pembubaran Paksa Demo Aliansi Mahasiswa Papua FRI WEST PAPUA

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH Jakarta ) mengecam keras pembubaran paksa dan penangkapan massa demo Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali oleh Polda Metro Jaya. Aksi unjuk rasa yang diadakan siang ini (1/12) ditujukan untuk mengapresiasikan identitas orang Papua yang dirayakan setiap tahun, tepatnya setiap tanggal 1 Desember. Unjuk rasa yang dilakoni sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali ini berujung ricuh ketika polisi membubarkan mereka secara paksa tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya membubarkan secara paksa, polisi juga menangkap beberapa pengunjuk rasa secara brutal. Diketahui tidak ada surat penangkapan sebelumnya, sehingga secara hukum penangkapan yang dilakukan polisi dianggap tidak sah. Massa yang ditangkap atau ditahan saat ini berjumlah 128 orang. Peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi. Hak atas kebebasan berpendapat di muka umum telah dilanggar oleh Aparat Penegak Hu...

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem _________________________________________________ Oleh: Constantinopel Ruhukail, Producer Majalah Fajar Merdeka dan Pro-Patria di bawah Kementerian Penerangan Pemerintahan Revolusi Sementara Republik Papua Barat(PRS-PB) - Markas Victoria - Nagasawa, Ormu Kecil, 1982. ________________________________________________ Di masa Belanda, Seth Jafet Rumkorem adalah seorang pegawai rendah Maskapai Penerbangan KLM yang beroperasi di Jepang. Ia bekerja di Maskapai ini setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di PMS KotaRaja, Abepura. Sebagai hasil dari New York Agreement, Indonesia resmi mengambil-alih Papua Barat dari kekuasaan Belanda pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia secara tergesa menggantikan nama wilayah Papua Barat dari Netherlands Nieuw Guinea menjadi Irian Barat, dan melantik Eliezer Jan Bonay sebagai Gubernur Irian Barat. Setelah Papua Barat diambil-alih oleh Pemerintah Rep...

Lingkaran Aktivis

Search This Blog