Skip to main content

Anarkisme dan Hak Atas Penentuan Nasib Sendiri West Papua

Oleh: Veronica  Koman

Mengingat masih ada kalangan anarko yang masih enggan mendukung gerakan pembebasan nasional West Papua karena menganggap ini adalah perjuangan statist, berikut ini adalah alasan-alasan mengapa anarkisme yang tidak mendukung gerakan ini justru inkonsisten dengan nilai-nilai anarkisme:

1. Anarki adalah tentang individu anti-otoritarian, juga tentang bagaimana kita manusia yang bebas menentukan nasib sendiri.
Anarko yang membantu gerakan pembebasan nasional West Papua bukan sedang membantu West Papua menjadi negara sendiri, namun mendukung West Papua bisa menentukan nasib mereka sendiri: tetap terjajah atau berdiri sendiri.

2. Keresahan kaum anarko anti-statist bahwa ketika nanti "berdiri sendiri" berarti menjadi negara baru maka hal tersebut adalah bentuk penindasan baru tidak sepenuhnya salah maupun benar.
Apabila ditarik dari sejarahnya, yang menciptakan batas-batas negara adalah kaum imperialis, masyarakat adat tidak mengenal itu. Kolonialisme Indonesia di West Papua sudah terlalu mencemari segala lini. Hutan, tanah, dalam tanah, air, pikiran, jati diri, budaya, ekonomi. Yang terlihat maupun yang tak terlihat. Maka yang pertama harus dienyahkan adalah kolonialisme -- penghisapan tersebut.
Tahap berikutnya ketika mereka sudah menentukan nasib sendiri, kita hanya bisa bekerja sambil berharap mereka akan berdiri dengan nilai-nilai sosialisme sebagai antitesa dari neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Apabila tidak, mereka akan bernasib sama dengan bangsa-bangsa lain yang berdiri sendiri namun tetap tidak bisa menentukan nasib sendiri karena dikontrol oleh neo-kolonialis dan neo-imperialis.
Struktur masyarakat adat aslinya bukan struktur Leninis. Seorang anarko juga harus tetap ingat menggunakan kacamata interseksionalitas dalam melihat struktur adat.
Kita bersolidaritas dengan bangsa yang terjajah, bukan tentang membentuk negara baru. Target kita adalah memenangkan mereka dan mengalahkan kolonialis dan imperialis.

3. Mendukung gerakan pembebasan nasional bukan berarti sedang mendukung gerakan nasionalisme.
Bangsa yang sedang terjajah sedang dikikis habis identitasnya. Mereka membutuhkan persamaan rasa dan fondasi dalam berjuang dan untuk bersatu. Identitas yang berusaha dipegang tersebut tidak selalu adalah nasionalisme per se.
Seringkali kita manusia bebas terlalu tidak mensyukuri kemewahan yang kita miliki. Orang-orang terjajah belum mampu mengecap nikmatnya internasionalisme. Identitas mereka sedang diputihkan, mereka membutuhkan pegangan. Mari bergandengan tangan dengan mereka untuk keluar dari kungkungan kolonialisme terlebih dahulu baru bisa menuju ke pintu internasionalisme.
Mengutip Kropotkin yang mendukung gerakan pembebasan nasional, "Internasionalisme yang sesungguhnya tidak akan tercapai kecuali apabila semua bangsa sudah merdeka. Apabila kita bilang tidak pada kepemerintahan, bagaimana bisa kita ternyata sedang membiarkan kepemerintahan penjajah di atas kepemerintahan yang sedang terjajah?"

4. Kelas pekerja di wilayah koloni adalah kasta terbawah dari segala kasta kelas pekerja. Maka melawan kolonialisme juga harusnya menjadi perlawanan anarko sindikalis dalam membebaskan kelas pekerja.

5. Anarko memang sudah selalu terlibat dalam perjuangan pembebasan nasional: Italia - Libya, Jepang - Korea, Rusia - Ukraina, Perancis - Aljazair, dll.

6. Organize!

Comments

Popular posts from this blog

AKSI TRI-KORA ILEGAL ! HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SOLUSI BAGI RAKYAT PAPUA BARAT

'Aparat Gabungan TNI_POLRI Jayawijaya Melakukan Tindakan Kekerasan Terhadap Camrade STEVEN PEYON [Sekretaris Umum KNPB] Wilayah Sorong Raya' Ini Sebuah Foto Penyiksaan Terhadap Sekum KNPB Sorong Raya. (Sumber: KNPB Sorong) Kronologi Aksi (FRI WEST-PAPUA Kolektif Kota Ambon : """""""""""""""""""""""" Ambon - Kampus Universitas Pati Mura (UMPATI) 19 Desember 2016, Rute Aksi Bertempat di depan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Kampus A Jl . Ir . M .Putehena Poka Ambon. Pukul 10.22 Massa aksi sudah 2 orang yang datang, masa aksi mulai bertambah 3 orang lagi, jumlah masa aksi sudah 5 orang. Pukul 10.35 masa aksi masi menunggu propagandanya yang masih di photo kopi, aksi belum di mulai, suasana kampus di penuhi oleh mahasiswa. Pukul 10.40 ada kedatangan satu anggota kepolisian ke dalam kampus dengan seragam lengkap, patroli ke dalam kampus...

Pernyataan sikap Mahasiswa USTJ Memperingati Hari Pendidikan

PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA USTJ Proses lahirnya Universitas Sains dan Teknologi Jayapura berawal dari didirikannya Akademik Tekhnik Pekerjaan Umum (ATPU) pada tanggal 7 Juli 1984 oleh Bapak Izaac Hindom yang saat itu menjabat sebagai gubernur Irian Jaya dan oleh Bapak Ir. As’ary Rumuson yang saat itu menjabat sebagai kepala kantor pekerjaan umum wilayah Irian Jaya. ATPU saat itu mengelola 2 jurusan dengan jenjang diploma, yaitu jurusan teknik mesin dan teknik sipil, merupakan lembaga tinggi teknik pertama yang ada di Irian Jaya.  Berselang tujuh tahun kemudian pada tanggal 22 Juni 1991 di bawah pengelolaan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (YBTI) Jayapura serta ATPU berubah nama menjadi Akademi Teknik Jayapura (ATJ) dan dipimpin oleh direktur Bapak Drs. M. Ali Kastela, M.MT. Perubahan ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No : 1386/0/1991.  Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga keteknikan terutama pada jenjang st...

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem _________________________________________________ Oleh: Constantinopel Ruhukail, Producer Majalah Fajar Merdeka dan Pro-Patria di bawah Kementerian Penerangan Pemerintahan Revolusi Sementara Republik Papua Barat(PRS-PB) - Markas Victoria - Nagasawa, Ormu Kecil,  1982. ________________________________________________ Di masa Belanda, Seth Jafet Rumkorem adalah seorang pegawai rendah Maskapai Penerbangan KLM yang beroperasi di Jepang. Ia bekerja di Maskapai ini setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di PMS KotaRaja, Abepura. Sebagai hasil dari New York Agreement, Indonesia resmi mengambil-alih Papua Barat dari kekuasaan Belanda pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia secara tergesa menggantikan nama wilayah Papua Barat dari Netherlands Nieuw Guinea menjadi Irian Barat, dan melantik Eliezer Jan Bonay sebagai Gubernur Irian Barat. Setelah Papua Barat diambil-alih oleh Pemerintah Rep...