Skip to main content

Lususkan Sejarah dan Berikan Demokrasi Seluas-luasnya serta Selesaikan Pelanggaran HAM di West Papua

 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=269164646831503&id=100012139095631
Ternate - 19 Desember 2016 Dini hari dalam Solidaritas FRI WEST-PAPUA :

ASN: 19 desember 1961 Tri-Kora (tiga komando rakyat).
Aksi Front Rakyat Indonesia - West Papua Maluku Utara Kolektif Kota Ternate pd tgl 19 desember 2016
Dengn issu "Lususkan Sejarah dan Berikan Demokrasi Seluas-luasnya serta Selesaikan Pelanggaran HAM di West Papua"

Trikora 19 Desember 1961 dimana soekarno menggeluarkan Trikora di alun-alun utrara yogjakarta isi sebagai berikut :

Isi Trikora sebagai berikut :

1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.

2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Yang nyata soekarno menghasut rakyat indonesia untuk melakukan tindakan makar dibangsa West Papua malului operasi militer dan sipil sampai hingga kini west papua diisolasi oleh militer dan kapitalis, 1 Mei 1963 dimana Indonesia menduduki diwest papua secara ilegal yang didukung oleh UNTEA (PBB), Amerika dan Belanda dibawa tekanan dan kekuatan militer yang masif dan brutal hingga PEPERA 1969 yang penuh dengan manipulasi dan cacat moral dan hukum internasional, PEPERA yang dimaksudkan tindakan pilihan sesuai mekanisme internasioanl satu orang satu suara tapi prakteknya Indonesia menerapkan sistem musyawara/mufakat dri 10.000an orang Papua yg mewakli 1.809 orang ini adalah bukti2 kesalahan proses aneksasi bangsa west papua dikoloni oleh Indonesia hingga kini.

Dari manipulasi sejarah dan tekanan militer Indonesia membuat lahan bagi kapitalis untuk melakukan ekploitasi tanah dan manusia yang sangat masif dan terorganisir banyak rakyat kehilanggan keluarga, tanah hutan adat dibabat habis, mata air tercemar, pasar kios tradisional dikuasai oleh kaum pemodal, pembangunan ruko, mall rakyat west papua dimarjinalkan serta perusahan2 milik Imperialis PT.Freeport, LNG, Corindo, Sawit dan masih banyak diseluruh tanah west papua.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

LBH Jakarta Kecam Pembubaran Paksa Demo Aliansi Mahasiswa Papua FRI WEST PAPUA

Lembaga Bantuan Hukum ( LBH Jakarta )  mengecam  keras  pembubaran paksa  dan penangkapan massa  demo   Aliansi Mahasiswa Papua  se-Jawa dan Bali oleh Polda Metro Jaya. Aksi unjuk rasa yang diadakan siang ini (1/12) ditujukan untuk mengapresiasikan identitas orang Papua yang dirayakan setiap tahun, tepatnya setiap tanggal 1 Desember. Unjuk rasa yang dilakoni sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali ini berujung ricuh ketika polisi membubarkan mereka secara paksa tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya membubarkan secara paksa, polisi juga menangkap beberapa pengunjuk rasa secara brutal. Diketahui tidak ada surat penangkapan sebelumnya, sehingga secara hukum penangkapan yang dilakukan polisi dianggap tidak sah. Massa yang ditangkap atau ditahan saat ini berjumlah 128 orang. Peristiwa seperti ini sudah berulang kali terjadi. Hak atas kebebasan berpendapat di muka umum telah dilanggar oleh Aparat Penegak Hu...
Post a Comment
Read more
Post a Comment
Read more

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem

Mengenal Pemimpin OPM, Pencetus Proklamasi 1 Juli 1971, Brigadir Jenderal Seth J. Rumkorem _________________________________________________ Oleh: Constantinopel Ruhukail, Producer Majalah Fajar Merdeka dan Pro-Patria di bawah Kementerian Penerangan Pemerintahan Revolusi Sementara Republik Papua Barat(PRS-PB) - Markas Victoria - Nagasawa, Ormu Kecil,  1982. ________________________________________________ Di masa Belanda, Seth Jafet Rumkorem adalah seorang pegawai rendah Maskapai Penerbangan KLM yang beroperasi di Jepang. Ia bekerja di Maskapai ini setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di PMS KotaRaja, Abepura. Sebagai hasil dari New York Agreement, Indonesia resmi mengambil-alih Papua Barat dari kekuasaan Belanda pada tanggal 1 Mei 1963. Indonesia secara tergesa menggantikan nama wilayah Papua Barat dari Netherlands Nieuw Guinea menjadi Irian Barat, dan melantik Eliezer Jan Bonay sebagai Gubernur Irian Barat. Setelah Papua Barat diambil-alih oleh Pemerintah Rep...
Post a Comment
Read more